Kemenkeu Kembangkan Pembiayaan Bencana untuk Perbaikan Daerah Bencana

Diposting pada

Kemenkeu Kembangkan Pembiayaan Bencana untuk Perbaikan Daerah Bencana

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengembangkan instrumen pembiayaan bencana dalam rangka mendukung penanggulangan bencana yang cepat dan tepat di daerah. Untuk itu, Kemenkeu akan membawa topik ini sebagai salah satu bahasan dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, pada 8-14 Oktober 2018 “Kami memikirkan bagaimana dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah untuk mengembangkan suatu instrumen pembiayaan bagi daerah, semacam asuransi yang bisa kami sebarkan (deploy),” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (1/10). Menkeu akan meninjau dan melakukan konsultasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan instrumen baru terkait pembiayaan penanggulangan bencana.

“Nanti, dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB kami akan kumpulkan para ahlinya supaya Indonesia bisa menciptakan instrumen baru antardaerah yang bisa masuk dalam APBN. Bagaimana bantuan pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan,” ujar Sri Mulyani. Kemenkeu telah mencairkan dana siap pakai sebesar Rp 560 miliar untuk penanggulangan bencana alam gempa dan tsunami di Palu dan Donggala itu, Senin (1/10). “Itu saya proses akhir pekan kemarin begitu terjadi bencana. Sabtu (29/9), sesuai permintaan langsung kami setujui dan hari ini, Senin (1/10) cair,” kata Sri Mulyani. Ia menjelaskan, setelah dana Rp 560 miliar itu cair, ke depan pihaknya akan terus memantau dan mendukung ketersediaan dana bantuan dari pemerintah pusat bagi penanganan dan pemulihan kawasan terdampak bencana gempa dan tsunami. Menurut Sri Mulyani, dana yang dicairkan akan langsung digunakan BNPB sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah dipetakan. Prioritas itu, umumnya sesuai dengan tingkat keparahan dampak bencana pada masing-masing titik.

Baca Juga : Ide Membuat Taman Mini di Rumah Minimalis

Bila ternyata kurang, kata Menkeu, dana sebesar Rp 560 miliar itu juga masih bisa ditambah. “Kalau (dana) BNPB itu habis, mereka akan menyampaikan ke kami, kami akan support (dukung),” imbuh dia. BNPB dapat melakukan pengerahan tim kesehatan maupun personel TNI dan Polri dengan menggunakan dana siap pakai untuk kedaruratan bencana. “BNPB membuat suatu pool dana, jadi mereka yang akan menentukan untuk daerah-daerah yang memang memiliki prioritas tinggi,” ujar Menkeu. Selain itu, ia juga menegaskan, penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah masih difokuskan untuk penyelamatan korban terdampak gempa dan tsunami. “Kami masih belum masuk dalam proses untuk mengidentifikasi apalagi merehabilitasi karena sekarang sedang berkejar dengan waktu, banyak dari saudara-saudara kita yang masih tertimbun,” ujar dia. Sri Mulyani menegaskan, meski terjadi bencana di Palu dan Donggala, pemerintah juga terus menggulirkan dana bantuan bencana alam untuk korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi pada beberapa waktu lalu. “Kami juga tidak melupakan Lombok, yang sudah mulai tahap rehabilitasi.

Jadi, dari Menteri PUPR sudah mengidentifikasi fasilitas fasilitas umum yang akan dibangun dan penganggarannya juga kami sudah coba hitung dan support,” pungkas dia. Sri Mulyani menjelaskan, dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir. Penguatan Anggaran Menkeu juga menilai mengenai pentingnya penguatan dari sisi anggaran dan logistik terhadap institusi yang sering terlibat langsung dalam penanganan bencana seperti BNPB, TNI, dan Polri. “Ini akan memungkinkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola bencana, yang tampaknya kalau dilihat dari lokasi geografis kita tentu perlu mengantisipasi terusmenerus,” ujar Sri Mulyani. Sementara itu, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dwi Pudjiastuti Handayani menuturkan pemberian bantuan dana terhadap daerah yang terkena bencana akan mengacu pada PP 22 Tahun 2008 Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan BNPB akan memberikan bantuan pada masa tanggap darurat.

“Dalam APBN 2018, dialokasikan dana cadangan untuk penangggulangan bencana sebesar Rp 4 triliun. Pemanfaatannya bisa untuk dana siap pakai (on call) yang diperuntukkan untuk rehabilitasi dan rekonstrukturisasi pascabencana. Semuanya dikoordinasikan oleh BNPB” ungkap dia saat dihubungi Investor Daily, Senin (1/10). Dalam APBN 2018, kata Dwi, pemerintah mengalokasikan dana Bendahara Umum Nasional (BUN) sebesar Rp 629,2 triliun atau setara dengan 43,6% dari belanja pemerintah pusat. Dana BUN tersebut disiapkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pihak lain, penyaluran subsidi, pemberian hibah kepada pemerintah daerah, serta dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti penanggulangan bencana alam. Dwi menegaskan, karena masih dalam masa tanggap darurat, saat ini kewenangan penyaluran dana siap pakai (on call) masih di tangan BNPB. “Setiap tahun dalam APBN selalu dialokasikan dan dicadangkan untuk bencana alam” tutur dia. Senada dengan Sri Mulyani, anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate menuturkan, karena kebutuhan anggaran untuk BNPB sudah ditetapkan, maka BNPB yang akan mengukur kebutuhan penanggulangan bencana sesuai kondisi darurat di lokasi bencana di Palu dan Donggala. Johnny menuturkan, proses tanggap darurat harus dipercepat, sehingga bisa dilanjutkan dengan rekontruksi. “Semua ini dibutuhkan sinergi. Sinergi seluruh lini kementerian, lembaga sektor pemerintah dan nonpemerintah, semua pihak dan rakyat ambil bagian. Sebab, kita tidak bisa tinggalkan juga NTB yang masih dalam tahap rekonstrukturisasi,” jelas dia saat dihubungi Investor Daily, Senin (1/10).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *